Anggaran Dasar Perkin

DISEMPURNAKAN PADA MUNAS VIII — PERKIN 2001


Pasal 1.
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Kinologi Indonesia disingkat” PERKIN”, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.
SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI

Perkumpulan ini didirikan terhitung dari tanggal 17 (tujuh belas) Maret 1922 ( senbu sembilan ratus dua puluh dua), dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Iamanya.

Pasal 3.
AZAS.

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.

Pasal 4.
MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan dari perkumpulan ini ialah:

memajukan kinologi di Indonesia.
melindungi, mengembangkan, dan membina kemurnian anjing-anjing trah dalam rangka menjaga kelestarian.
mendaya-gunakan seluas mungkin anjing-anjing trah untuk kepentingan masyarakat serta ketertiban dan keamanan umum.
meningkatkan keakraban hubungan yang saling memberikan manfaat antara manusia dengan anjing atas dasar kasih sayang.
Pasal 5.
KEGLATAN - KEGIATAN.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perkumpulan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

memperluas pengetahuan tentang kinologi, dan menentukan mutu, jenis serta ciri-ciri dari berbagai anjing trah.
memudahkan pembiakan anjing-anjing trah dengan jalan memberi penerangan I pemberitaan kepada para anggotanya.
menyelenggarakan kegiatan penilaian mutu trah serta karya-guna anjing.
menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan anjing trah, serta pencatatan pemacakan dan kelahiran berikut pengeluaran silsilahnya.
menjalin hubungan keakraban antara para anggota yang memiliki anjing trah satu jenis serta yang memiliki anjing trah yang berlainan jenisnya.
mengadakan dan memelihara hubungan dan kerja-sama datam arti kata seluas-Iuasnya dengan instansi-instansi resmi dan perkumpulan-perkumpulan peranjingan diluar negeri satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.
Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, perkumpulan tidak akan mencari keuntungan komersial.

Pasal 6.
KEUANGAN.

Keuangan perkumpulan diperoleh dari:
uang pangkal para anggota.
uang iuran tahunan para anggota.
pembayaran biaya pendaftaran anjing trah, pencatatan pemacakan, pencatatan kelahiran pengeluaran siLsilah dan pendaftaran kandang (kennel).
sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan, hibah wasiat dan sumbangan atau sokongan lainnya, baik yang berulang maupun tetap dari para anggota dan masyarakat.
pendapatan-pendapatan lainnya, berupa sumbangan I bantuan dari Pemerintah, Organisasi-Organisasi I badan-badan dan perorangan, baik didaLam maupun diluar negeri.
Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam ayat I tersebut diatas, harus didasarkan pada azas-azas kesukarelaan, sah dan tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perkumpulan.
Pasal 7.
ORGAN DAN KEPENGURUSAN.

Dalam melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengurusan para anggota serta melaksanakan tertib administrasi dalam arti yang seluas-Iuasnya maka organisasi perkumpulan disusun sebagai bertkut:

anggota-anggota perkumpulan dihimpun dalam wilayah-wilayah yang masing-masing meliputi sekurang-kurangnya suatu wilayah Daerah Tingkat I I Propinsi I Daerah Istimewa, kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Nasional.
suatu wilayah paling sedikit harus mempunyai 200 ( dua ratus ) anggota, kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Nasional.
wilayah—wilayah dihimpun di Pusat yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
anggota-anggota PERKIN yang menggemari 1 jenis trah atau beberapa trah menghimpun diri dalam kelompok yang lazim disebut Himpunan Trah.
Pasal 8.
KEANGGOTAAN.

Perkumpulan terdiri dari
anggota-anggota biasa : adalah mereka yang memiliki anjing trah, dan yang telah mendaftarkan diri dan yang telah diterima oleh Pengurus PERKIN Wilayah.
anggota luar biasa : adalah orang-orang I badan-badan yang mempunyai minat /simpati kepada perkumpulan yang diangkat dengan keputusan Rapat Pleno Pengurus PERKIN Pusat atas usul Pengurus PERKIN Witayah.
anggota kehormatan : adalah mereka yang karena jasa-jasanya kepada perkumpulan diangkat dengan keputusan Musyawarah Nasional atas usul Pengürus PERKIN Pusat.
Keanggotaan berakhir
karena meninggal dunia.
karena pengunduran diri.
karena dipecat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
Apabila selama 1 (satu ) tahun berturut-turut tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.
Keanggotaan kehormatan berakhir karena meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Anggota luar biasa hanya mempunyai hak-hak yang dinyatakan secara tegas dalam Anggaran Rumah Tangga.
Anggota kehormatan hanya mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa.
Pasal 9.
SUSUNAN PENGURUS PERKIN PUSAT.

Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus PERKIN Pusat yang terdiri dari
Pengurus Harian yaitu
Ketua Umum
Ketual
Ketua II
Sekretaris Umum
Sekretaris
Bendahara Umum
Bendahara
Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dibantu dengan Kepala dan anggota Biro yang terdiri dari Biro Silsilah Biro Penelitian dan Pengembangan Biro Hubungan Masyarakat, Biro Hubungan Luar Negert, Biro Latihan dan Pameran, Biro Hukum serta Biro-Biro lainnya yang dianggap perlu.
Susunan Pengunis PERKIN Pusat seperti disebut dalam butir A dan B dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
Pengurus PERKIN Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional.
Masa jabatan Pengurus PERKIN Pusat adatah 3 ( tiga) tahun.
Pasal 10.
WEWENANG PENGURUS PERKIN PUSAT.

Ketua Umum, atau dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, diwakili oleh salah seorang Ketua untuk mewakili Perkumpulan didalam dan diluar Pengadilan, dan berhak untuk melakukan segala perbuatan pengurusan, maupun perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:
meminjam uang guna Perkumpulan, atau meminjamkan uang Perkumpulan kepada orang lain I pihak lain.
melepaskan hak atas, atau menjaminkan barang-barang yang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan.
mengikat Perkumpulan sebagal penanggung.
harus mendapat persetujuan tertulis dari, atau aktanya yang berkenaan turut ditanda-tangani secara bersama-sama oleh salah seorang Ketua Sekretaris dan Bendahara.

Pengurus PERKIN Pusat mengurus dan mengatur kepentingan-kepentingan, serta menjalankan kegiatan-kegiatan Perkumpulan yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan membawahi wllayah-wilayah sebagaimana dimaksudkan datam pasal 7 sub c dan sub d diatas.
Pasal 11.
SUSUNAN PENGURUS PERKIN WILAYAH.

Pengurus PERKIN Wilayah, terdiri dari
Pengurus Harian
Ketua Umum
Ketual
Ketua II
Sekretaris, satu atau lebih.
Bendahara, satu atau lebih.
Pengurus Pleno terdiri dari Pertgurus Harian ditambah dengan Kepala dan anggota Biro, yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
Pengurus PERKIN Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota PERKIN Wilayah yang bersangkutan, yang diadakan khusus untuk pemilihan Pengurus Baru.
Masa jabatan Pengurus PERK(N Wilayah, adalah 3 (tiga) tahun.
Menurut kebutuhannya, PERKIN Wilayah dengan persetujuan Pengurus PERKIN Pusat dapat mengadakan perwakilan untuk Daerah Tingkat II ( Kabupaten I Kotamadya ), yang disebut Konsulat dengan susunan yang terdiri dari seorang Ketua Konsulat dibantu beberapa orang anggota lain sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 12.
WEWENANG PENGURUS PERKIN WILAYAH.

Pengurus PERKIN Wilayah diwakili oleh Ketua Umum dan dalam hal Ketua Umum berhalangan hal mana tidak pertu dibuktikan kepada pihak lain, diwakili oteh salah seorang Ketua, mewakili PERKIN Wilayah didalam dan diluar Pengadilan, dan berhak untuk melakukan segala perbuatan pengurus yang berkenaan dan bertalian dengan tugas-tugas dan wewenang Pengurus PERKIN Wilayah, dengan tidak mengurangi hak Rapat Anggota ( di Wilayah ) untuk mengadakan pembatasan-pembatasan.
Pengurus PERKIN Wilayah mengurus dan mengatur kepentingan-kepentingan serta menjalankan kegiatan-kegiatan Perkumpulan serta melaksanakannya sesuai peraturan-peraturan Pemerintah setempat yang meliputi wilayahnya, dengan membawahi anggota di wilayahnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 sub a tersebut diatas; dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung-jawab kepada Pengurus PERKIN Pusat.
Pasal 13.
RAPAT - RAPAT.

MUSYAWARAH NASIONAL:
Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus PERKIN Pusat, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 ( tiga ) tahun kecuali apabila sebelum waktunya dianggap perlu untuk diadakan, atas permintaan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah PERKIN Wilayah dan Himpunan Trah Pusat yang ada. Panggilan untuk menghadiri Musyawarah Nasional dilakukan dengan surat tercatat, yang dikinmkan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) bulan sebelum Musyawarah Nasional diadakan.
Musyawarah Nasional diselenggarakan dimana saja, asal saja berada diwilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal apabila setelah 1 ( satu ) bulan temyata Pengurus PERKIN Wilayah tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional atas permintaan dari PERKIN Wilayah-PERKIN Wilayah, maka PERKIN Wilayah-PERKIN Wilayah pengusul Musyawarah Nasional secara bersama-sama berhak untuk memanggil PERKIN Wilayah lainnya untuk mengadakan Musyawarah Nasional dengan pembiayaan atas tanggungan Perkumpulan.

Dalam setiap panggilan untuk menghadiri Musyawarah Nasional harus diberitahukan hal-hal yang hendak dibicarakan.

Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah PERKIN Wilayah dan Himpunan Trah Pusat yang ada ditambah satu.
Jikalau yang hadir tidak mencukupi, maka Musyawarah Nasional tersebut ditunda untuk jangka waktu setambat-lambatnya 2 (dua) jam, dan dalam Musyawarah Nasional tersebut dapat diambil keputusan-keputusan dengan tidak mengingat jumIah suara yang hadir.

Pada Musyawarah Nasional setiap PERKIN Wilayah diwakili oleh 3 (tiga ) orang Utusan dimana 2 ( dua) orang dari Anggota Pengurus PERKIN Wilayah dan I ( satu) orang dari Anggota PERKIN Wilayah dan yang kesemuanya dipilih dan disahkan dalam Rapat Anggota PERKIN Wilayah masing-masing, kecuali dftentukan lain oleh Rapat Anggota PERKIN Wilayah. Dan setiap Himpunan Trah Pusat diwakili oleh 3 ( tiga ) orang Utusan dari Anggota Pengurus Pusat / Cabang, yang terpilih dalam Rapat Pengurus Himpunan Trah Pusát.
Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
Dalam Musyawarah Nasional, Pengurus PERKIN Pusat akan memberikan laporan tertulis dan pertanggung-jawaban tentang keadaan, kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai selama dalam masa kepengurusannya.
Dalam Musyawarah Nasional, Pengurus PERKIN Pusat mengajukan laporan keuangan yang diaudit untuk disahkan.
Rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua Pengurus PERKIN Pusat dan dalam haL tidak ada seorang Ketua-pun yang hadir, rnaka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.
Dalam hat rapat membicarakan kebijaksanaan kepengurusan, taporan dan pertanggungjawaban keuangari serta pemilihan pengurus baru, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih rapat.
RAPAT PLENO PENGURUS PERKIN PUSAT
Rapat Pleno Pengurus PERK1N Pusat diselenggarakan oleh Pengurus PERKIN Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 ( tiga ) bulan, kecuali apabila sebelum waktunya dianggap perlu untuk diadakan, atas permintaan Ketua dan atau atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 5 ( lima) anggota Pengurus PERKIN Pusat.
Panggilan untuk menghadiri rapat ini diberitahukan sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) hari sebelum rapat diadakan, rapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat lain yang disetujul rapat.

Dalam hal apabila setelah 1 ( satu ) bulan ternyata Pengurus PERKIN Pusat tidak menyelenggarakan Rapat Pleno atas permintaan dari para anggotanya tersebut, maka para anggota Pengurus pengusul Rapat Pleno tersebut, secara bersama-sama berhak memanggil para anggota Pengurus lainnya untuk mengadakan Rapat Pleno dengan pembiayaan atas tanggungan Perkumpulan.

Dalam Rapat Pleno Pengurus PERKIN Pusat, Pengurus PERKIN Wilayah dan Pengurus Himpunan Trah Pusat dapat hadir jika diperlukan dan dapat memberikan usul I saran.
Rapat pleno Pengurus PERKIN Pusat sah apablla dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota Pengurus PERKIN Pusat. Jikalau yang hadir tidak cukup, maka rapat tersebut dapat ditunda, selambat-lambatnya dalam waktu I ( satu ) jam dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.
Rapat Pleno Pengurus PERKIN Pusat dipimpin oleh salah seorang Ketua-nya dan dalam hal tidak ada seorang Ketua-pun yang hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.
RAPAT ANGGOTA PERKIN WILAYAH
Rapat Anggota Perkumpulan diselenggarakan oleh Pengurus PERKIN Wilayah sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun, kecuali apabila sebelumnya dianggap perlu untuk diadakan atas permintaan dari sekurang-kurangnya 1/4 ( satu perempat) dari jumlah anggota di Wilayah dan / atau atas permintaan PERKIN Pusat.
Panggilan untuk menghadin rapat ini dilakukan dengan surat, yang dikirimkan sekurangkurangnya 1 (satu) minggu sesuai sternpel pos sebelum rapat diadakan, dan rapat ini dapat diadakan disegala tempat asal saja termasuk dalam daerah Wilayah yang bersangkutan. Dalam hal apabila setelah I ( satu ) bulan ternyata Pengurus PERKIN Wilayah tidak menyelenggarakan Rapat Anggota PERKIN Witayah atas permintaan para Anggotanya atau Pengurus PERKIN Pusat, maka para Anggota ataupun Pengurus PERKIN Pusat pengusul ) berhak memanggil para Anggota PERKIN Wilayah untuk mengadakan Rapat Anggota PERKIN Wilayah, dengan pembiayaan atas tanggungan Perkumpulan.

Dalam setiap panggilan rapat harus diberitahukan hal-hal yang hendak dibicarakan.

Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota yang telah membayar iuran selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum rapat anggota diselenggarakan. Jikalau yang hadir tidak cukup, maka rapat tersebut ditunda untuk jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu ) jam, dan dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.
Dalam Rapat Anggota, Pengurus PERKIN Wilayah akan membertkan laporan dan pertanggung-jawaban tertulis tentang keadaan perkumpulan di wilayahnya dan hasil-hasil yang telah dicapal selama dalam kepengurusannya.
Dalam rapat tersebut, diajukan Iaporan keuangan yang sudah diaudit untuk disahkan.
Rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua Pengurus PERKIN Wilayah dan dalam hal tidak ada seorang Ketua-pun yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.
Dalam hal rapat membicarakan kebijaksanaan kepengurusannya, Iaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pemilihan pengurus baru, maka rapat dipimpin oleh satah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.
Rapat Anggota untuk pemilihan pengurus baru PERKIN Wilayah harus sudah diselenggarakan 6 ( enam ) bulan sebelum diselenggarakan Musyawarah Nasional untuk pemilihan pengurus baru PERKIN Pusat.
RAPAT PLENO PENGURUS PERKIN WLLAYAH
Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali apabila sebelum waktunya dianggap pertu untuk diadakan atas permintaan Ketua dan I atau permintaan oleh sekurang-kurangnya 5 ( lima ) anggota Pengurus PERKIN Wilayah.
Panggilan untuk menghadiri rapat ini diberttahukan sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) hari sebelum rapat diadakan sesuai dengan stempel pos, dan rapat diselenggarakan ditempat kedudukan PERKIN Wilayah, atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah PERKIN Witayah yang bersangkutan yang disetujui rapat.

Dalam hal apabila setelah 1 ( satu ) bulan ternyata Pengurus PERKIN Wilayah tidak menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah atas permintaan para anggota Pengurusnya, maka para anggota Pengurus pengusul rapat tersebut, berhak memanggil para anggota Pengurus lainnya untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah dengan pembiayaan atas tanggungan Perkumpulan.

Dalam setiap Panggilan rapat harus diberitahukan hal-hal yang hendak dibicarakan.

Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah dianggap sah, jikalau dihadiri oteh sekurangkurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota Pengurus.
Jikalau yang hadir tidak cukup, maka rapat tersebut dapat ditunda selambat-tambatnya dalam waktu I ( satu ) jam, keputusan-keputusan diambit dengan tidak mengingat jumlah anggota Pengurus PERKIN Wilayah yang hadir.
Rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua Pengurus PERKIN Wilayah dan dalam hat tidak ada seorang Ketua-pun yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.
Pasal 14.
HAK SUARA.

Didalam Musyawarah Nasional, setiap PERKIN Wilayah mempunyai hak suara, yang banyaknya ditentukan dengan jumlah anggotanya, dengan ketentuan setiap 100 ( seratus ) anggota mempunyai hak satu suara dan apabila dari seluruh jumlah anggota dibagi dengan 100 ( seratus ) ada kelebihan 50 ( lima puluh ) atau lebih, maka kelebihan tersebut mempunyai hak satu suara.
Setiap Himpunan Trah Pusat yang memiliki 2 Cabang aktif mempunyai hak 1 ( satu ) suara sedangkan yang memiliki 3 Cabang aktif atau lebih mempunyai hak 2 (dua) suara.

Didalam Rapat Pleno Pengurus PERKIN Pusat, setiap anggota Pengurus PERKIN Pusat mempunyal hak satu suara.
Didalam Rapat Artggota PERKIN Wilayah, setiap anggota mempunyai hak satu suara, kecuali anggota luar bmasa tidak mempunyal hak suara.
Didalam Rapat Pleno Pengurus PERKIN Witayah, setiap anggota Pengurus PERKIN Witayah rnempunyai hak satu suara.
Pada dasamya setiap keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Apablla suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang akan menentukan jikalau mengenai diri seseorang, sedangkan mengenai hal-hal lainnya dianggap ditolak.

Pasal 15.
ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Rapat Pleno Pengurus PERKIN Pusat, menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga, untuk disahkan dalam Munas.
Anggaran Rumah Tangga memuat peraturan-peraturan yang menurut Anggaran Dasar hams diatur didalamnya dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu.
Peraturan-peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
Pasal 16.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN.

Perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang sengaja diselenggarakan untuk itu, yang dihadiri oleh Utusan-uUtusan PERKIN Wilayah dan Himpunan Trah Pusat, yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga) dari jumtah PERKIN Wilayah dan Himpunan Trah Pusat yang sah, serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga ) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat I diatas, banyaknya yang hadir tidak mencukupi seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya 24 (dua puluh empat) jam kemudian akan tetapi selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan ) jam kemudian, akan diadakan rapat kedua, dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama asal saja 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah menyetujui perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Perkumpulan.
Pasal 17.
LIKWIDASI.

Apabila perkumpulan ini dibubarkan, maka setelah semua hutang-hutang dibayar, maka Pengurus PERKIN Pusat dapat menyerahkan sisa kekayaan Perkumpulan ini kepada Badan Sosial atau badan lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan ini yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 18.
PERATURAN PENUTUP.

Segata hal yang tidak dan I atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau didalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Musyawarah Nasional.



Jakarta, 6 Oktober 2001



Drh. Agus Wardhana
Drs. Sumarsono SH. MBA.

Sekretaris Sidang
Ketua Sidang